Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas 1B

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas 1B

Jl. Jayengkusuma No. 21 Tulungagung Telepon: 0355-321645 Fax: 0355-327068

e-mail : pn.tulungagung[at]pn-tulungagung.go.id, e-mail delegasi: delegasi[at]pn-tulungagung.go.id

TilangDelegasiSIPPPengaduanE-Court


Dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk mendaftarkan perkara gugatan, Pengadilan Negeri Tulungagung memberikan kemudahan kepada advokad untuk mendaftarkan perkara melaui e-court.
Pendaftaran Perkara Melalui e-Court

Formulir pengaduan

Formulir pengduan masyarakat
Formulir pengaduan
Dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk mendapatkan surat keterangan, Pengadilan Negeri Tulungagung memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan mengisi permohonan eraterang secara on-line.
Permohonan Surat Keterangan
SI Beline “SURAT IZIN BESUK ONLINE” Menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau lainnya dengan Terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapat bantuan hukum maupun dalam hal yang tidak ada kaitannya dengan p
Izin Besuk
Sesuai PERMA No. 12 Tahun 2016 tentang tatacara penyelesaian pelanggaran perkara lalulintas Pengadilan Negeri Tulungagung memberikan pelayanan sidang tilang secara capat, sederhana, dan biaya ringan. 1. Pelanggar tidak perlu lagi mengikuti sidang Tilang di Pengadilan Negeri Tulungagung. 2
Sidang Tilang Cara Baru

Stop Gratifikasi

Hindari Gratifikasi.

Dilarang Menerima dan Memberi Hadiah Berupa Uang, Makanan, Maupun Barang Dalam Bentuk Apapun.

Gratifikasi Dapat Mengakibatkan Terjerat Kasus Korupsi, Gangguan Ketentraman Hati Dan Jatuhnya Harga Diri !

Kenali, Pahami, Waspadai !

Stop Gratifikasi

Cara Mudah Telusuri Perkara

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Badilum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.0.1), memegang peranan penting dalam proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.

Cara Mudah Telusuri Perkara

Form permohonan izin sita dan izin geledah ini diperguankan untuk mempermudah penyidik di wilayah hukum kabupaten Tulungagung untuk mengirimkan data permohonan izin sita dan izin geledah ke Pengadilan Negeri Tulungagung.

ITALINE dan IGELINE

Jam pelayanan PTSP dan e-Court Corner

Pengadilan Negeri Tulungagung memberikan kemudahan pelayanan kepada pengguna pengadilan melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan e-court corner.
Jam pelayanan PTSP dan e-Court Corner

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung


JADWAL PERSIDANGAN HARI INI

  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Senin, 18 Nov. 2019 53/Pdt.G/2019/PN Tlg Tidak Cakra Sidang Pertama
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Senin, 18 Nov. 2019 320/Pid.Sus/2019/PN Tlg Tidak Cakra Sidang Pertama
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Senin, 18 Nov. 2019 317/Pid.B/2019/PN Tlg Tidak Cakra Sidang Pertama
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Senin, 18 Nov. 2019 315/Pid.Sus/2019/PN Tlg Tidak Cakra Pembuktian JPU
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Senin, 18 Nov. 2019 310/Pid.Sus/2019/PN Tlg Tidak Cakra Keberatan Terdakwa/kuasa Hukum Terdakwa
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Senin, 18 Nov. 2019 307/Pid.Sus/2019/PN Tlg Tidak Cakra Pemeriksaan Saksi
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Senin, 18 Nov. 2019 300/Pid.B/2019/PN Tlg Tidak Cakra Pemeriksaan Saksi Lainnya
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Senin, 18 Nov. 2019 293/Pid.B/2019/PN Tlg Tidak Cakra Pembacaan Tuntutan
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Senin, 18 Nov. 2019 28/Pdt.G/2019/PN Tlg Tidak Cakra Pembacaan Kesimpulan
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Senin, 18 Nov. 2019 273/Pid.Sus/2019/PN Tlg Tidak Cakra Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa/terdakwa
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Senin, 18 Nov. 2019 272/Pid.Sus/2019/PN Tlg Tidak Cakra Pembacaan Putusan
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Senin, 18 Nov. 2019 270/Pid.Sus/2019/PN Tlg Tidak Cakra Pembacaan Tuntutan
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Senin, 18 Nov. 2019 269/Pid.Sus/2019/PN Tlg Tidak Cakra Pembacaan Tuntutan
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Senin, 18 Nov. 2019 262/Pid.B/2019/PN Tlg Tidak Cakra Pembacaan Putusan
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Senin, 18 Nov. 2019 260/Pdt.P/2019/PN Tlg Tidak Cakra Sidang Pertama
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Senin, 18 Nov. 2019 259/Pdt.P/2019/PN Tlg Tidak Cakra Sidang Pertama
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Senin, 18 Nov. 2019 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlg Tidak Ruang Sidang Anak Pembacaan Tuntutan oleh JPU
Total : 17 persidangan.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • PENGADILAN DI BANTEN TERKENA PUTING BELIUNG, INI LANGKAH CEPAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
    Jumat, 15 Nopember 2019 10:01 WIB.
    Serang"Humas: Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo bertindak cepat setelah mengetahui terjadinya angin puting beliung di Serang, Banten, Rabu (13/11/2019) dan mengakibatkan kerusakan di beberapa pengadilan disana. Bersama Kepala-Kepala Biro di Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung, Kamis (14/11/2019) Pudjoharsoyo langsung mengunjungi lima pengadilan di Serang, masing-masing Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Agama Banten, Pengadilan TataUsaha Serang, Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Agama Serang. Dari kelima pengadilan yang dikunjunginya, tiga pengadilan yang berada di Jalan Raya Pandeglang, masing-masing Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Negeri Serang serta Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang berlokasi di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani mengalami kerusakan yang bervariasi. Di Pengadilan Tinggi Banten, kerusakan terjadi pada plafon depan, ruang pertemuan, ruang panitera dan ruang ajudan Ketua Pengadilan Tinggi. Sementara plafon di beberapa ruangan, seperti ruang Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dan beberapa ruang hakim terlihat basah akibat air hujan yang masuk melalui atap, sehingga berpotensi besar mengalami ambruk. Sementara di Pengadilan Tinggi Agama Banten, terjadi kerusakan atap sehingga air hujan masuk dan mengakibatkan kerusakan plafon yang terbuat dari gypsum. Pohon-pohon di halaman berjatuhan dan plafon bagian depan kantor seluruhnya ambruk. Adapun di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, selain merusak plafon di bagian depan juga merusak canopy parker yang terletak di halaman belakang gedung. Kerusakan minor dialami Pengadilan Negeri Serang di bagian atap. Segera Dilakukan Penanganan Darurat Setelah melihat secara langsung kondisi pengadilan-pengadilan yang terkena musibah tersebut, dalam pertemuan singkat yang dihadiri oleh para pimpinan pengadilan serta seluruh kepala Biro di Badan Urusan Administrasi, Sekretaris Mahkamah Agung berjanji akan melakukan langkah penanganan darurat dengan memperbaiki seluruh kerusakan. Menurut mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, langkah penanganan darurat ini merupakan perintah Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung saat dirinya melaporkan kejadian di Serang dan akan berpamitan untuk meninjau langsung. Beliau meminta agar dicari jalan supaya kantor-kantor pengadilan dapat segera bekerja secara normal, ungkap Pudjoharsoyo menjelaskan. Kondisi seperti ini, lanjut Pujdoharsoyo, dapat mengurangi kenyamanan bekerja sehingga harus segera diperbaiki. Terlebih volume kerja di akhir tahun ini semakin meningkat untuk persiapan-persiapan menghadapi laporan tahunan, imbuhnya. Demikian pula, lanjutnya, kondisi ini akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kita mengharapkan pelayanan segera normal kembali, ujarnya. Di bagian lain, Pudjoharsoyo memerintahkan kepada Kepala-Kepala Biro, khususnya Biro Keuangan agar dapat melakukan terobosan untuk ketersediaan dana pemulihan gedung pasca bencana. Anggaran yang tersisa dalam tahun anggaran 2019 ini diarahkan untuk pemulihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengadilan, tegasnya. Selain itu, ia juga meminta agar kemungkinan melakukan renovasi pada gedung-gedung tersebut juga dipersiapkan di tahun anggaran 2020. Meskipun kita sudah menutup perencanaan anggaran, namun dalam pelaksanaannya agar dimungkinkan perubahan-perubahan demi perbaikan kantor-kantor yang terkena musibah tersebut, ujarnya. Mempertimbangkan Anggaran Penanganan Bencana Musibah yang dialami pengadilan-pengadilan di Banten, menurut Pudjoharsoyo,perlu dijadikan pelajaran dalam perencanaan anggaran ke depan, terlebih menyadari posisi Indonesia dalam cincin api Pasifik (ring of fire) yang mengakibatkan seringnya terjadi bencana dan tidak jarang menimpa gedung-gedung pengadilan. Mungkin kedepan perlu dipertimbangkan anggaran untuk penanganan bencana yang dialami oleh pengadilan-pengadilan, sehingga kita dapat melakukan pemulihan dengan cepat dan tepat manakala bencana terjadi, ungkapnya menggagas. Jikapun akhirnya tidak terjadi bencana atau pengadilan-pengadilan tidak terkena, anggaran tersebut dapat dilakukan perubahan dan dialihkan menjadi kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di pengadilan. (Humas/Mohammad Noor)
    | Selengkapnya |
  • MAHKAMAH AGUNG BERBAGI KEBAHAGIAAN
    Kamis, 14 Nopember 2019 12:29 WIB.
    Jakarta " Humas MA: Pagi ini, 14 November 2019, suasana berbeda terlihat di Masjid Al-Mahkamah, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pasalnya, masjid yang biasanya ramai pada waktu shalat wajib saja, pagi ini terlihat ramai oleh orang-orang berpakaian putih dengan wajah berseri-seri, di antara mereka terdapat yatim piatu, fakir miskin dan dhuafa. Rupanya mereka datang untuk memenuhi undangan Mahkamah Agung dalam acara Mahkamah Agung Berbagi Kebahagiaan. Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo, selaku Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Mahkamah Agung mengatakan bahwa acara Mahkamah Agung Berbagi Kebahagiaan ini adalah untuk menyalurkan dan mendistribusikan zakat UPZ MA Tahun 2019 yang merupakan zakat penghasilan dari gaji para karyawan Mahkamah Agung yang beragama Islam yang jumlahnya ditentukan sendiri oleh para karyawan tersebut. Jumlah zakat dan infaq yang terkumpul dari UPZ Mahkamah Agung selama satu tahun berjumlah 603.574.333,- (enam ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Dana tersebut seluruhnya disetor ke Baznas 100% sejumlah 603.574.333 kemudian kembali 70% sejumlah 347.155.404 ke rekening UPZ Mahkamah Agung. Dana sejumlah 347.155.404 hari ini diberikan kepada fakir/miskin (mustahiq) sebanyak 348 orang, mustahiq ini merupakan rekomendasi dari masing-masing satuan kerja pada Mahkamah Agung, dengan nominal masing-masing mustahiq adalah satu juta rupiah. Dengan ini, menurut Ketua UPZ MA, dana zakat yang ada di UPZ Mahkamah Agung saldonya adalah Nol. Sementara dana infaq yang tersisa akan disalurkan pada kegiatan social lainnya. Mengenai hal tersebut, Ketua UPZ Mahkamah Agung merasa sangat senang dan bangga kepada karyawan Mahkamah Agung yang ingin berbagi kepada sesama melalui UPZ MA. Perkenankan saya atas nama UPZ Baznas MA mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu, semoga amal baik Bapak/Ibu dicatat dan dibalas oleh Allah subhanahu wataala, harap A.S Pudjoharsoyo pada acara yang juga di hadiri oleh para pejabat Eselon 2-4 Mahkamah Agung, para pengurus Masjid al-Mahkamah, para mustahiq, dan undangan lainnya.(azh/RS/photo:SF&azh)
    | Selengkapnya |
  • PASCA PENGUMUMAN LOWONGAN CPNS, HELPDESK MAHKAMAH AGUNG SIBUK LAYANI CALON PELAMAR
    Rabu, 13 Nopember 2019 17:16 WIB.
    Jakarta"Humas: Setelah merilis pengumuman pembukaan lowongan CPNS bagi 2.104 formasi, bagian helpdesk dan Call Centre mulai sibuk melayani calon pelamar. Bagian Helpdesk ini dipersiapkan sebagai pusat layanan informasi kepada calon pelamar yang ingin bertanya seputar penerimaan CPNS di lingkungan Mahkamah Agung. Menurut Jumadi, Kepala Bagian Umum Kepegawaian Biro Kepegawaian yang bertindak selaku koordinator Helpdesk dan Call Centre, hingga pukul 16.00 hari ini, pihaknya telah menerima setidaknya 94 penelpon, 444 pesan melalui aplikasi Whatsapp dan 1.729 follower melalui aplikasi Instagram. Pertanyaan calon pelamar, lanjut Jumadi, umumnya berkisar pada masalah pendidikan calon pelamar. Saat ini banyak program studi yang penamaannya berbeda-beda, sehingga calon pelamar ingin memastikan, jelas Jumadi. Enam Saluran Layanan Informasi Untuk mempermudah calon pelamar mengakses informasi perihal penerimaan CPNS di Mahkamah Agung, bagian Helpdesk dan Call Centre telah menyediakan enam saluran layanan informasi, yakni melalui telepon, e-mail, Whatsapp, Facebook, Twitter dan Instagram. Layanan informasi melalui telepon tersedia di nomor 0812-9780-3331 dan dapat dimanfaatkan pada hari kerja dari pukul 09.00 hingga pukul 16.00. Pada waktu yang sama juga tersedia layanan informasi melalui aplikasi Whatsapp di nomor 0877-7717-5103. Sedangkan untuk layanan lewat surat elektroni tersedia melalui email rekrutmen.cpns@mahkamahagung.go.id. Selain itu, tersedia juga layanan informasi melalui media social, yakni Facebook di akun Rekrutmen Cpns Mahkamah Agung, Twitter melalui akun @CPNS_MA_RI dan Instagram di akun rekrutmencpns.mahkamahagung. Selain itu, bagian layanan informasi ini juga mempersiapkan petugas yang melayani pertanyaan-pertanyaan calon pelamar setiap saat. Semua ini dipersiapkan agar para calon pelamar dapat diberikan informasi seluas-luanya, imbuh Jumadi. Ia berharap dengan saluran layanan informasi tersebut, pada saat pendaftaran nanti tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya informasi. (Humas/Mohammad Noor)
    | Selengkapnya |
  • MAHKAMAH AGUNG BUKA LOWONGAN 2.104 CPNS, INI FORMASINYA
    Selasa, 12 Nopember 2019 11:50 WIB.
    Jakarta"Humas: Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 487 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019, Mahkamah Agung akan membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai 14 November mendatang. Berdasarkan keputusan Kemenpan RB tersebut, Mahkamah Agung mendapatkan alokasi CPNS sebanyak 2.104 formasi. Berdasarkan rilis pengumuman yang dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, alokasi 2.104 formasi tersebut akan dibagi menjadi empat kualifikasi formasi, yakni sebanyak 210 dialokasikan untuk pelamar kategori Cumlaude. (Mereka ini adalah) lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat Dengan Pujian/Cumlaude dan berasal dari Perguruan Terakreditasi A/Unggul serta Program Studi Terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan, jelas A. S. Pudjoharsoyo, Sekretaris Mahkamah Agung yang sekaligus bertindak selaku Ketua Panita Seleksi. Selain itu, sebanyak 43 lowongan akan diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, yakni pelamar yang menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tugkai). Sebanyak 10 lowongan diperuntukkan bagi putra/putri Papua dan Papua Barat, yakni pelamar keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (salah satu atau kedua orang tua) asli Papua. Sementara sisanya sebanyak 1.841 lowongan akan diperuntukkan bagi kualifikasi formasi umum, yakni pelamar perguruan tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana pengumuman yang dirilis tanggal 11 November tersebut. Diperuntukkan bagi 14 Formasi Jabatan Masih menurut pengumuman yang dilansir situs resmi Mahkamah Agung, keseluruhan formasi tersebut akan didistribusikan ke dalam 14 formasi jabatan, masing-masing ahli pertama"analis kepegawaian, ahli pertama"arsiparis, ahli pertama"auditor, ahli pertama"pranata computer, analis perkara peradilan, analis sumber daya manusia aparatur, analis data penilaian pendidikan, verifikator keuangan, pemelihara sarana dan prasarana, pengadministrasi registrasi perkara, pengelola barang milik negara, pengelola sistem dan jaringan, pelaksana/terampil"arsiparis dan pelaksana/terampil"pranata komputer. Dari 14 formasi tersebut, alokasi terbanyak dibuka untuk ahli pertama"pranata computer sebanyak 497 formasi, disusul dua formasi terkait perkara, masing-masing pengadministrasi registrasi perkara sebanyak 431 formasi dan analis perkara peradilan sebanyak 355 formasi. Alokasi berikutnya pelaksana/terampil"arsiparis sebanyak 341 formasi dan pengelola sistem dan jaringan sebanyak 155 formasi. Sisanya terdistribusi ke dalam 9 formasi jabatan lainnya. Penyandang disabilitas dapat melamar untuk formasi-formasi seperti ahli pertama"pranata komputer, pengadministrasi registrasi perkara dan pelaksana/terampil "pranata komputer. Sementara itu, sebanyak 3 formasi dari pelamar cumlaude dialokasikan untuk jabatan ahli pertama"arsiparis. Seperti seleksi calon pegawai negeri sipil tahun sebelumnya, pendaftaran akan dilakukan secara online melalui portal pendaftaran cpns Badan Kepegawaian Negara. Pendaftaran secara online ini akan dilaksanakan sejak tanggal 14 November dan akan berakhir tanggal 18 November mendatang. Pelaksanaan ujian yang terdiri seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem computer (Computer Asssted Test"CAT). Nantinya, hasil seleksi CPNS ini diharapkan akan menambah jumlah sumber daya manusia di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya yang hingga kini tercatat berjumlah 31.025 orang dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara. (Humas/Mohammad Noor)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG MENGHADIRI ACARA DIES NATALIS UNAIR KE 65
    Selasa, 12 Nopember 2019 11:06 WIB.
    Surabaya " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH.,MH yang juga menjadi Ketua Majelis Wali Amanat Unair menghadiri acara Dies Natalis Universitas Airlangga ke 65 yang berlangsung pada hari Senin, 11/11/2019 bertempat di Aula Garuda Mukti, Kantor Manajemen Lt.5 Universitas Airlangga, Kampus C, Mulyorejo, Surabaya. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • PENINGKATAN KUALITAS TENAGA TEKNIS KEPANITERAAN BADAN PERADILAN UMUM 16 -18 OKTOBER 2019 DI PANGKAL PINANG
    Rabu, 23 Oktober 2019
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Kepaniteraan pada tanggal 16 s.d. 18 Oktober 2019 di Pangkal Pinang. Pada Kegiatan ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. H. Prim Haryadi,  S.H., M.H., membuka sekaligus memberikan pengarahan mengenai peran penting panitera dalam pelaksanaan tugas administrasi di Pengadilan.  Jumlah peserta kegiatan  40 orang, terdiri dari Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Narasumber pada kegiatan ini Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. (Direktur Binganis), Bukaeri, S.H., M.H. (Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta), Yan Witra, S.H., M.H. (Panitera PN Tanggerang). Tujuan Kegiatan  untuk meningkatkan kemampuan teknis para Panitera, Panitera Muda, dan  Panitera Pengganti dalam melaksanakan tugas sehari-hari. (TPU)
    Selengkapnya
  • PROFILE ASSESSMENT CALON PEJABAT ESELON IV DI LINGKUNGAN DITJEN BADILUM 2019
    Selasa, 22 Oktober 2019
    Jakarta, 22 Oktober 2019,bertempat di lantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI pada pukul 08.00 WIB, dilaksanakan Profile Assessment guna melihat kemampuan, kepemimpinan, ketrampilan dalam menyelesaikan masalah (problem solving) dan pengambilan keputusan (decision making) secara cepat dan tepat bagi Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kegiatan ini dibuka oleh Dirjen Badilum dengan jumlah perserta sebanyak 45 pengawai.
    Selengkapnya
  • PISAH SAMBUT DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
    Kamis, 03 Oktober 2019
    Pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2019  pukul10:00 WIB, telah dilaksanakan Pisah Sambut Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, antara Dirjen Badilum yang bAru Dr Prim Haryadi SH MH, dengan Dirjen Badilum yang lama sekaligus Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Dr Herri Swantoro SH MH. Kegiatan ini dhadiri seluruh pejabat dan staf Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Turut hadir para undangan, antara lain, Kepala Balitbang DIklat Kumdil MA RI, Dr. Zarof Ricar SH, S.Sos, M.Hum, Kepala Badan Pengawasan MA RI, Nugroho Setiadji, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H dan Direktur Jenderal Peradilan Militer dan TUN Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH, serta para pimpinan pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum.
    Selengkapnya
  • SURAT PERMOHONAN MAAF ATAS TINDAKAN MEREKAYASA DAN MENYEBARLUASKAN BERITA PALSU (HOAX) TENTANG HASIL TPM HAKIM 8 AGUSTUS 2019
    Jumat, 09 Agustus 2019
    Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF.pdf 32 kB3173
    Selengkapnya
  • PEMANGGILAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) 3.2.0.-6 UNTUK WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR DAN SEKITARNYA TAHUN ANGGARAN 2019
    Kamis, 08 Agustus 2019
    Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 3.2.0.-6 untuk Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar dan Sekitarnya Tahun Anggaran 2019 Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads Jadwal Acara Bimtek Makassar 2019.pdf 132 kB292 SK Peserta Bimtek SIPP Makassar 2019.pdf 1233 kB651 ST Peserta Bimtek SIPP Makassar 2019.pdf 979 kB501 Surat Undangan Bimtek Makasssar 2019.pdf 516 kB365
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas