Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas 1B

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas 1B

Jl. Jayengkusuma No. 21 Tulungagung Telepon: 0355-321645 Fax: 0355-327068

e-mail : pn.tulungagung[at]pn-tulungagung.go.id, e-mail delegasi: delegasi[at]pn-tulungagung.go.id

TilangDelegasiSIPPPengaduanE-Court


Dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk mendaftarkan perkara gugatan, Pengadilan Negeri Tulungagung memberikan kemudahan kepada advokad untuk mendaftarkan perkara melaui e-court.
Pendaftaran Perkara Melalui e-Court

Formulir pengaduan

Formulir pengduan masyarakat
Formulir pengaduan
Dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk mendapatkan surat keterangan, Pengadilan Negeri Tulungagung memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan mengisi permohonan eraterang secara on-line.
Permohonan Surat Keterangan
SI Beline “SURAT IZIN BESUK ONLINE” Menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau lainnya dengan Terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapat bantuan hukum maupun dalam hal yang tidak ada kaitannya dengan p
Izin Besuk
Sesuai PERMA No. 12 Tahun 2016 tentang tatacara penyelesaian pelanggaran perkara lalulintas Pengadilan Negeri Tulungagung memberikan pelayanan sidang tilang secara capat, sederhana, dan biaya ringan. 1. Pelanggar tidak perlu lagi mengikuti sidang Tilang di Pengadilan Negeri Tulungagung. 2
Sidang Tilang Cara Baru

Stop Gratifikasi

Hindari Gratifikasi.

Dilarang Menerima dan Memberi Hadiah Berupa Uang, Makanan, Maupun Barang Dalam Bentuk Apapun.

Gratifikasi Dapat Mengakibatkan Terjerat Kasus Korupsi, Gangguan Ketentraman Hati Dan Jatuhnya Harga Diri !

Kenali, Pahami, Waspadai !

Stop Gratifikasi

Cara Mudah Telusuri Perkara

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Badilum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.0.1), memegang peranan penting dalam proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.

Cara Mudah Telusuri Perkara

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung


JADWAL PERSIDANGAN HARI INI

  • Tanggal Ruangan No. Perkara Agenda Para Pihak
    Tidak ada sidang hari ini
Total : 0 persidangan.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • KETUA MA MENJADI PEMBINA UPACARA KEMERDEKAAN RI KE 74
    Sabtu, 17 Agustus 2019 09:40 WIB.
    Jakarta " Humas MA: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., menjadi Pembina Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 74 di halaman gedung Mahkamah Agung pada hari Sabtu, 17 Agustus 2019. Upacara ini diikuti oleh seluruh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Yustisial, para Pejabat Eselon 1-4, para pegawai, ibu-ibu Dharmayukti Karini serta para calon hakim yang sedang mengikuti diklat. Pada acara ini pula Ketua Mahkamah Agung memberikan tanda kehormatan Satyalancana 30 tahun, Satyalancana 20 tahun, Satyalancana 10 Tahun, tanda kehormatan Sewindu dan Dwiwindu kepada pegawai Mahkamah Agung yang mendapatkan. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • KMA MENGHADIRI ACARA PIDATO PRESIDEN RI PADA SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2019
    Jumat, 16 Agustus 2019 19:50 WIB.
    Jakarta " Humas MA : Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH bersama Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial, para Ketua Kamar dan Sekretaris Mahkamah Agung menghadiri acara pidato Presiden pada sidang tahunan MPR tahun 2019 . Pada pidatonya kali ini Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi upaya Mahkamah Agung dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Kini,sistem peradilan berbasis elektronik sudah diterapkan disemua lingkungan pengadilan, bahkan saat ini Mahkamah Agung sudah melangkah lebih jauh lagi dengan mengembangkan e-court menuju e-litigasi. Perluasan akses bagi para pencari keadilan juga dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hingga akhir tahun 2018 lalu, Mahkamah Agung telah meresmikan sebanyak 85 Pengadilan Baru diberbagai pelosok tanah air. Terakhir Presiden mengapresiasi langkah Mahkamah Agung yang berhasil mengurangi jumlah tunggakan perkara menjadi 906 perkara pada tahun 2018.. Selain itu, Ketua Mahkamah Agung juga menghadiri pidato kenegaraan Presiden di depan sidang bersama DPD RI dan DPR RI, dan Pidato Presiden tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 beserta nota keuangan di depan Rapat Paripurna DPR RI. Acara yang berlangsung pada hari Jumat, 16/8/2019, bertempat digedung DPR Senayan dihadiri oleh Wakil Presiden RI, para Ketua Lembaga Negara dan Kementerian. (humas)
    | Selengkapnya |
  • MARI & BSSN RI BAHAS PERJANJIAN KERJA SAMA
    Kamis, 15 Agustus 2019 16:30 WIB.
    Jakarta - Humas MA: Sehubungan dengan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik serta akan di luncurkan nya aplikasi e-Litigasi Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI bahas perjanjian kerja sama terkait Peradilan secara elektronik yang membutuhkan verifikasi keaslian dokumen secara elektronik maka untuk penanganan keamanan informasi dan tanda tangan digital pendukung e-Litigasi Mahkamah Agung RI pada Rabu, 14 Agustus 2019 di hotel Mercure, Jakarta. Aplikasi ini bertujuan untuk menghindarkan hal-hal yang bisa mencederai wibawa pengadilan antara aparatur pengadilan dengan para pihak yang memiliki permasalahan di pengadilan. Agenda rapat yang dibahas pada hari ini adalah mereview perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung RI dengan Badan Siber dan Sandi Negara RI terkait tanda tangan elektronik agar bisa segera dilakukan memorandum of understanding (MOU) untuk mengakomodir kebutuhan aplikasi e-Litigasi Mahkamah Agung RI yang akan diluncurkan pada Hari Senin Tanggal 19 Agustus 2019 di Gedung Mahkamah Agung RI. Bersamaan dengan kegiatan tersebut Badan Siber dan Sandi Negara RI yang diwakili oleh Bapak Ferry Indrawan, S.H. selaku Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama menyerahkan hasil audit keamanan sistem jaringan informasi Mahkamah Agung RI kepada Bapak DR. Abdullah, S.H., M.S. selaku Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI yang membawahi Bagian Pengembangan Sarana Informatika dan Bagian Pemeliharaan Sarana informatika. (humas)
    | Selengkapnya |
  • SAMBUT ERA PERADILAN SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGATION), MAHKAMAH AGUNG ADAKAN SOSIALISASI KEPADA PENGADILAN PILOT PROJECT.
    Selasa, 13 Agustus 2019 22:19 WIB.
    Jakarta " Humas MA : Mahkamah Agung RI akan menerapkan sistem persidangan di pengadilan secara elektronik sebagai salah satu upaya mendukung kemudahan berusaha di bidang pelayanan Pengadilan di Indonesia serta mewujudkan visi Mahkamah Agung RI menuju Peradilan yang Agung. Demikian salah satu point yang disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Yang Mulia Dr. M Syarifuddin.,S.H.,M.H saat membuka kegiatan Sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan Training Of Trainer (ToT) Aplikasi e Court di Ballroom Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta (13/8). Kegiatan sosialisasi yang berlangsung selama 3 hari ke depan diikuti oleh para pimpinan pengadilan tingkat banding, pimpinan pengadilan tingkat pertama, para hakim, panitera dan aparatur dari empat lingkungan peradilan, serta dihadiri oleh para pejabat Mahkamh Agung RI. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial mengatakan bahwa lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2019 sebagai bukti bahwa Mahkamah Agung telah melangkah ke era sistem peradilan secara elektronik saat ini kita sudah beranjak ke era Persidangan secara elektronik, hal ini peningkatan dari sebelumnya dimana administrasi perkara secara elektronik dengan tiga cakupan saja (e filling, e Payment dan e Litigation), sekarang semuanya secara elektronik ujarnya. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial juga meminta agar semua peserta sosialisasi berupaya sekuat tenaga untuk mensukseskan kebijakan Mahkamah Agung terkait e Litigation agar dapat berjalan sesuai harapan. Sekali kita telah memulai, maka pantang untuk kita menyerah, untuk itu saya minta bapak ibu semua agar berusaha sekuat tenaga agar berjalan sukses, sebab berhasil atau tidaknya e litigation itu tergantung dari kita semua, harapnya. Launching E Litigation Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial juga menyampaikan bahwa e litigation secara resmi akan dilaunching oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 2019 yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Ulang tahun Mahkamah Agung. insyaallah tanggal 19 Agustus 2019 YM Bapak Ketua Mahkamah Agung akan melaunching sistim e litigation ini, oleh karena itu Mahkamah Agung pun telah mempersiapkan juknisnya dan sudah selesai hari ini, meskipun kita akan lakukan secara bertahapujarnya Juknis e litigation lanjut Syarifuddin bertujuan untuk mempermudah pekerjaan peradilan dalam menerapkan sistem persidangan secara elektronik. Selain itu, juknis e litigation menjadi tantangan besar bagi aparatur peradilan. sebab dalam juknis diatur misalkan bagaimana tukar menukar dokumen mulai gugatan, jawab jinawab bahkan putusan tukasnya Sebagai langkah awal, Mahkamah Agung telah menunjuk beberapa pengadilan dari empat lingkungan sebagai Pilot Project dalam melaksanakan peneraparan e litigation ini. pengadilan yang ditunjuk harus bersyukur karena tidak semua pengadilan bisa menjadi pilot project, artinya pengadilan bapak dan ibu diyakini oleh pimpinan dapat mengemban amanah ini paparnya Bertahap Pada tahun 2020, penerapan e litigation akan diwajibkan kepada seluruh pengadilan dari empat peradilan di seluruh Indonesia. Pasalnya, saat ini penerapan e litigation dilakukan secara bertahap, sebatas tukar menukar dokumen, seperti dokumen jawab jinawab dan putusan, sedangkan untuk proses pembuktian secara elektronik belum bisa dilaksanakan dikarenakan faktor sarana dan prasana dan dukungan sumber data manusia. sistim pembuktian secara elektronik memang belum kita terapkan, ya bertahap tentunya, karena untuk pembuktian secara elektronik kita butuh sarana dan prasarana, seperti alat teleconference, sistem IT yang mendukung dan SDM yang memadai, oleh karena itu saat ini kita baru tahap tukar menukar dokumen saja, tapi tanggal 1 januari 2020, mau tidak mau e litigation akan diberlakukan ke seluruh pengadilan di Indonesiaucapnya Dukungan Sarana dan Prasana Sekretaris Mahkamah Agung AS . Pudjoharsoyo dalam paparannya menyatakan dukungan penuh Mahkamah Agung dalam pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung penerapan e Litigation, khususnya kepada pengadilan yang menjadi pilot project . Kami sudah siapkan anggarannya untuk perangkat IT nya untuk bapak dan ibu seperti dukungan sarana untuk teleconference dan sebagainya, agar penerapan e litigation yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat kita dapat berjalan maksimal ujarnya Selanjutnya ia berharap kepada seluruh aparatur pengadilan yang menjadi pilot project yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan Tot e court ini dapat berbagi ilmunya kepada seluruh aparatur pengadilannya agar semua aparatur pengadilan dapat memahami dan berperan dalam mensukseskan sistem e litigation.saya berharap bapak dan ibu semua memperhatian materi sosialisasi dan ToT dengan baik agar bisa menerapkannya di masing-masing pengadilannya dan berbagi kepada seluruh aparatur pengadilannya, pungkasnya ( Humas / Abdurrahman Rahim / rs )
    | Selengkapnya |
  • BANTAHAN DAN KLARIFIKASI
    Senin, 12 Agustus 2019 14:54 WIB.
    Jakarta - Humas MA: Sehubungan dengan beredarnya informasi lewat Whatsapp yang seolah-olah mengatasnamakan Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo memberikan disposisi kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Zarof Ricar, untuk menghadiri acara Rakernas Peningkatan Mutu dan Kinerja Hakim di Nusa Dua Denpasar pada tanggal 24-25 Agustus 2019, disampaikan kepada seluruh aparatur pengadilan di seluruh Indonesia bahwa setelah dikonfirmasi kepada kedua pejabat tersebut, informasi tersebut tidak benar dan Mahkamah Agung tidak mengadakan atau pun memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau mitra strategisnya senantiasa diinformasikan melalui website-website di lingkungan Mahkamah Agung dan tidak pernah menggunakan aplikasi Whatsapp sebagai media pemberitahuan. Kepada seluruh aparatur pengadilan diminta untuk berhati-hati atas adanya informasi yang mengatasnamakan Mahkamah Agung agar tidak mudah terjebak dalam informasi yang menyesatkan. (Dr. Abdullah, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • SURAT PERMOHONAN MAAF ATAS TINDAKAN MEREKAYASA DAN MENYEBARLUASKAN BERITA PALSU (HOAX) TENTANG HASIL TPM HAKIM 8 AGUSTUS 2019
    Jumat, 09 Agustus 2019
    Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF.pdf 32 kB1422
    Selengkapnya
  • PEMANGGILAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) 3.2.0.-6 UNTUK WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR DAN SEKITARNYA TAHUN ANGGARAN 2019
    Kamis, 08 Agustus 2019
    Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 3.2.0.-6 untuk Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar dan Sekitarnya Tahun Anggaran 2019 Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads Jadwal Acara Bimtek Makassar 2019.pdf 132 kB209 SK Peserta Bimtek SIPP Makassar 2019.pdf 1233 kB488 ST Peserta Bimtek SIPP Makassar 2019.pdf 979 kB326 Surat Undangan Bimtek Makasssar 2019.pdf 516 kB275
    Selengkapnya
  • PENINGKATAN KUALITAS TENAGA TEKNIS BAGI JURUSITA
    Selasa, 06 Agustus 2019
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Jurusita pada tanggal 31 Juli s.d. 2 Agustus 2019. Acara dilaksanakan di Prime Plaza Hotel Sanur " Bali di Kota Denpasar dan dibuka secara bersamaan dengan kegiatan Penyusunan Pagu Indikatif DIPA 03 T.A. 2020 di Lingkungan Peradilan Umum oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. kegiatan diikuti oleh 41 peserta Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Tinggi Mataram dengan Narasumber  Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. (Direktur Binganis), H. Adi Wahyono, S.H., M.Hum (Panitera PT Kupang), Yan Witra, S.H., M.H. (Panitera PN Tanggerang) dan Tavip Dwi Jatmiko, S.H., M.H. (Panitera PN Jakbar) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis para Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas sehari-hari, kegiatan ditutup oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. dengan menekankan pentingnya profesionalitas dan kedisiplinan diri yang tinggi dalam menjalankan tugas. (TPU)
    Selengkapnya
  • PEMBAHASAN ROADMAP SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
    Rabu, 24 Juli 2019
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan Kegiatan Pembahasan Roadmap Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tahun 2019. Acara yang dilaksanakan di Hotel Rocky Bukittinggi pada tanggal 16 s.d. 18 Juli 2019 dibuka oleh Direktur Jenderal Badilum, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H dan diikuti oleh 45 orang peserta yang ditunjuk. Berbagai masukan dan rencana pengembangan dalam roadmap diharapkan akan menjadikan SIPP semakin mudah untuk diimplementasikan, termasuk mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam setiap template yang ada. Dengan penyusunan roadmap diharapkan pengembangan SIPP dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan waktu yang ditentukan, ungkap Dirjen Badilum ketika membuka acara. Hal yang sama juga diungkapkan kembali oleh Zahlisa Vitalita, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum ketika menutup acara, karena pengembangan SIPP yang baik dan terencana akan dapat menjadi sarana percepatan terwujudnya badan peradilan yang agung. (SEG)
    Selengkapnya
  • EVALUASI KINERJA MELALUI TELECONFERENCE
    Rabu, 10 Juli 2019
    Jakarta, 10 Juli 2019, Dalam rangka efektifitas pelayanan dan pembinaan terhadap Pengadilan Tinggi dan satker di bawahnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam hal ini Direktur Jenderal dan para pejabat eselon II mengadakan evaluasi kinerja melalui teleconference. Kegiatan dilaksanakan tanggal 9 dan 10 Juli 2019, bertempat di ruang rapat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum lantai 3. Pada tanggal 9 Juli 2019 , teleconference terhadap 3 (tiga) Satker, yaitu PT Jayaputra, PT Surabaya dan PT Pekan Baru. Kemudian dilanjutkan hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, teleconference dengan PT Makassar, PT Bengkulu, PT Mataram dan PT Banjarmasin  
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas